RSS

Category Archives: Sertifikasi

Perjalanan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu)

v-legal-on-woodSVLK kepanjangan dari Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau secara internasional dikenal dengan TLAS (Timber Legallity Assurance System). SVLK merupakan suatu sistem yang ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia untuk mencegah atau menghentikan pembalakan liar (illegal logging). Jadi SVLK adalah alat dan mekanisme untuk menilai atas keabsahan kayu yang diperdagangkan atau dipindahtangankan berdasarkan pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penilaian keabsahan kayu itu dilakukan dari lokasi penebangan, pengangkutan sampai perdagangan.

Sejarah perjalanan dari SVLK ini ternyata panjang, saya mendapatkan informasi ini dari Laporan Tahunan Penerapan VPA FLEGT antara Indonesia dengan Uni Eropa.

1980

Gerakan internasional intens untuk menyelamatkan hutan tropis, termasuk ide untuk memboikot produk-produk kayu dari hutan tropis.

1993

Kelompok kerja pada Ekolabel Indonesia memprakarsai pengembangan sertifikasi kayu yang berkelanjutan pertama di Indonesia, dipimpin oleh Profesor Emil Salim, mantan Menteri Lingkungan. Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) atau Indonesia Ecolabel Institute, didirikan pada tahun 1998.

1998

Negara-Negara anggota G8 meluncurkan “G8 Action programme on Forests” untuk bekerja sama mengatasi illegal logging. Program ini adalah awal kerjasama antara World Bank, Department for International Development (DfID), dan US Department of State on Forest Law Enforcement for East Asia, yang kemudian mengadakan konferensi tentang Forest Law Enforcement and Governance (FLEG).

1999

Telapak dan Environmental Investigation Agency (EIA) meluncurkan ‘The Final Cut’, sebuah publikasi pada kegiatan illegal logging dan penyelundupan kayu dari Indonesia. Undang-undang kehutanan baru dikeluarkan (undang-undang No. 41 tahun 1999).

2000

EU secara finansial mendukug proyek Telapak dan EIA tentang kampanye illegal logging. World Bank dan WWF mengadakan pertemuan regional di Jakarta untuk mendiskusikan isu-isu illegal logging.

2001

Konferensi Kementrian regional pertama tentang FLEG untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik diadakan pada bulan September 2001 di Bali, Indonesia. Konferensi mengadopsi Bali Declaration, dimana negara-negara peserta berkomitmen untuk mengatasi kejahatan hutan dan pelanggaran hukum hutan.

2002-2005

Banyak perjanjian ditandatangani, termasuk MoU antara Indonesia dan Inggris untuk memperbaiki pengelolaan hutan dan penegakan hukum hutan, memerangi illegal logging dan perdagangan internasional produk kayu ilegal.

2003

Uni Eropa mengadopsi perjanjian ini tapi menambahkan satu aspek pada perdagangan menjadi EU FLEGT action plan. Lembaga non-pemerintah mulai bekerja pada SVLK dan definisi legalitas.

2005

Pengembangan dan perumusan standar, pedoman dan kriteria untuk legalitas kayu berdasarkan berbagai standar hukum. Kegiatan illegal logging turun 70%.

2002-2007

Permulaan dialog multi-stakeholder untuk mengembangkan standar legalitas kayu. Tahap awal proses ini difasilitasi oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil, termasuk EIA, LEI dan Nature Conservancy (TNC).

Serangkaian seminar dan konsultasi publik dilakukan sebelum pengajuan standar legalitas kayu ke Kementerian Kehutanan pada tahun 2007.

Pada tahun 2006 Pemerintah dan pemangku kepentingan industri di tingkat nasional dan provinsi bergabung dengan proses untuk mengembangkan definisi legalitas.

2007-2009

Proses finalisasi SVLK dilakukan menuju proses sistem tersebut diadopsi sebagai peraturan wajib. Pada tahun 2008, kelompok multistakeholder, di bawah naungan Dewan Kehutanan Nasional, mengajukan standar legalitas dan SVLK pada Pemerintah.

Setiap saat dalam proses rancangan dan negosiasi, wakil-wakil masyarakat sipil, hutan dan asosiasi industri kayu dan Kementerian lainnya yang terkait terlibat secara langsung dengan Kementerian Kehutanan serta berkontribusi dalam perundingan dengan Uni Eropa melalui berbagai saluran, termasuk senior official meeting, technical working group, joint expert meeting, dan konferensi video.

2009

Menteri Kehutanan mengeluarkan peraturan No. P38/2009 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu untuk pemegang izin atau hutan pribadi. Negosiasi VPA yang intensif, memberikan kesempatan untuk meningkatkan SVLK.

2009-2011

Dialog intensif untuk mengikuti peraturan, termasuk tujuh pertemuan Joint Expert Meeting (JEM).

2011

Pernyataan dukungan terhadap perdagangan kayu legal dari berbagai asosiasi furniture, eksportir, dan industri kehutanan. Peluncuran logo V-legal untuk kayu dan produk kayu legal oleh Departemen Kehutanan.

indonesian-legal-wood

2012

Departemen Perdagangan menerbitkan Peraturan No. P.64/2012 untuk mengatur ekspor kayu legal. Peraturan ini direvisi oleh Peraturan No. P.81/2013 dan direvisi sekali lagi dengan Peraturan P.97/2014. Indonesia melakukan tes menjalankan ekspor kayu legal ke Uni Eropa.

2013

SVLK mulai dijalankan pada Januari 2013. Situs dapat diakses di alamat: http://silk.dephut.go.id

Indonesia dan Uni Eropa menandatangani Voluntary Partnership Agreement (VPA) di Brussel.

belgie_brussel_atomium

2014

Peraturan mengenai SVLK P.38/2009 diperkuat beberapa kali, dengan P.95/2014 sebagai versi terbaru untuk mengakomodasi kebutuhan UKM. Beberapa highlights dari perubahan meliputi:

  • Pemilik hutan pribadi dapat mempublikasikan Deklarasi Kesesuaian Pemasok;
  • Pemilik usaha kecil dapat mempublikasikan Deklarasi Kesesuaian Pemasok selama bahan baku berasal dari hutan rakyat;
  • Pemerintah memberikan bantuan untuk UKM dalam pendampingan berdasarkan kelompok, sertifikasi dan pengawasan pertama.

VPA mulai berlaku dan pihak-pihak membentuk Joint Implementation Committee untuk mengawasi penerapan untuk melaksanakan Perjanjian. Tahap kedua dari penilaian gabungan SVLK berlangsung.

April 2015

Sistem Informasi Legalitas kayu (SILK) telah mendukung penerbitan lebih dari 234,592 dokumen V-legal untuk 193 negara tujuan melalui 86 pelabuhan muat dan 2,084 pelabuhan bongkar.

Desember 2015

Data statistik yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2015 menunjukkan progress SVLK:

  • Lebih dari 2700 industri kayu.
  • Penerbitan 354,169 dokumen V-legal untuk 194 jenis kayu.
  • Ekspor produk kayu berlisensi SVLK ke 195 negara termasuk 28 negara di Uni Eropa.

November 2016

Dokumen V-Legal yang diterbitkan oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) ke Uni Eropa berfungsi sebagai FLEGT-License berlaku mulai tanggal 15 November 2016.

 
2 Comments

Posted by on 09/02/2017 in Sertifikasi

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Fungsi dan Jenis Alat Pelindung Diri

Fungsi & Jenis APDMasih lanjutan dari tulisan sebelumnya mengenai Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.08/MEN/VII/2010

Alat pelindung kepala

  • Fungsi

Alat pelindung kepala adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, terantuk, kejatuhan atau terpukul benda tajam atau benda keras yang melayang atau meluncur di udara, terpapar oleh radiasi panas, api, percikan bahan-bahan kimia, jasad renik (mikro organisme) dan suhu yang ekstrim.

  • Jenis

Jenis alat pelindung kepala terdiri dari helm pengaman (safety helmet), topi atau tudung kepala, penutup atau pengaman rambut, dan lain-lain.

Alat pelindung mata dan muka

  • Fungsi

Alat pelindung mata dan muka adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi mata dan muka dari paparan bahan kimia berbahaya, paparan partikel-partikel yang melayang di udara dan di badan air, percikan benda-benda kecil, panas, atau uap panas, radiasi gelombang elektromagnetik yang mengion maupun yang tidak mengion, pancaran cahaya, benturan atau pukulan benda keras atau benda tajam.

  • Jenis

Jenis alat pelindung mata dan muka terdiri dari kacamata pengaman (spectacles), goggles, tameng muka (face shield), masker selam, tameng muka dan kacamata pengaman dalam kesatuan (full face masker).

Alat pelindung telinga

  • Fungsi

Alat pelindung telinga adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi alat pendengaran terhadap kebisingan atau tekanan.

  • Jenis

Jenis alat pelindung telinga terdiri dari sumbat telinga (ear plug) dan penutup telinga (ear muff).

Alat pelindung pernapasan beserta perlengkapannya

  • Fungsi

Alat pelindung pernapasan beserta perlengkapannya adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi organ pernapasan dengan cara menyalurkan udara bersih dan sehat dan/atau menyaring cemaran bahan kimia, mikro-organisme, partikel yang berupa debu, kabut (aerosol), uap, asap, gas/ fume, dan sebagainya.

  • Jenis

Jenis alat pelindung pernapasan dan perlengkapannya terdiri dari masker, respirator, katrit, kanister, Re-breather, Airline respirator, Continues Air Supply Machine=Air Hose Mask Respirator, tangki selam dan regulator (Self-Contained Underwater Breathing Apparatus /SCUBA), Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA), dan emergency breathing apparatus.

Alat pelindung tangan

  • Fungsi

Pelindung tangan (sarung tangan) adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi tangan dan jari-jari tangan dari pajanan api, suhu panas, suhu dingin, radiasi elektromagnetik, radiasi mengion, arus listrik, bahan kimia, benturan, pukulan dan tergores, terinfeksi zat patogen (virus, bakteri) dan jasad renik.

  • Jenis

Jenis pelindung tangan terdiri dari sarung tangan yang terbuat dari logam, kulit, kain kanvas, kain atau kain berpelapis, karet, dan sarung tangan yang tahan bahan kimia.

Alat pelindung kaki

  • Fungsi

Alat pelindung kaki berfungsi untuk melindungi kaki dari tertimpa atau berbenturan dengan benda-benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, uap panas, terpajan suhu yang ekstrim, terkena bahan kimia berbahaya dan jasad renik, tergelincir.

  • Jenis

Jenis Pelindung kaki berupa sepatu keselamatan pada pekerjaan peleburan, pengecoran logam, industri, kontruksi bangunan, pekerjaan yang berpotensi bahaya peledakan, bahaya listrik, tempat kerja yang basah atau licin, bahan kimia dan jasad renik, dan/atau bahaya binatang dan lain-lain.

Pakaian pelindung

  • Fungsi

Pakaian pelindung berfungsi untuk melindungi badan sebagian atau seluruh bagian badan dari bahaya temperatur panas atau dingin yang ekstrim, pajanan api dan benda-benda panas, percikan bahan-bahan kimia, cairan dan logam panas, uap panas, benturan (impact) dengan mesin, peralatan dan bahan, tergores, radiasi, binatang, mikro-organisme patogen dari manusia, binatang, tumbuhan dan lingkungan seperti virus, bakteri dan jamur.

  • Jenis

Jenis pakaian pelindung terdiri dari rompi (Vests), celemek (Apron/Coveralls), Jacket, dan pakaian pelindung yang menutupi sebagian atau seluruh bagian badan.

Alat pelindung jatuh perorangan

  • Fungsi

Alat pelindung jatuh perorangan berfungsi membatasi gerak pekerja agar tidak masuk ke tempat yang mempunyai potensi jatuh atau menjaga pekerja berada pada posisi kerja yang diinginkan dalam keadaan miring maupun tergantung dan menahan serta membatasi pekerja jatuh sehingga tidak membentur lantai dasar.

  • Jenis

Jenis alat pelindung jatuh perorangan terdiri dari sabuk pengaman tubuh (harness), karabiner, tali koneksi (lanyard), tali pengaman (safety rope), alat penjepit tali (rope clamp), alat penurun (decender), alat penahan jatuh bergerak (mobile fall arrester), dan lain-lain.

Pelampung

  • Fungsi

Pelampung berfungsi melindungi pengguna yang bekerja di atas air atau dipermukaan air agar terhindar dari bahaya tenggelam dan atau mengatur keterapungan (buoyancy) pengguna agar dapat berada pada posisi tenggelam (negative buoyant) atau melayang (neutral buoyant) di dalam air.

  • Jenis

Jenis pelampung terdiri dari jaket keselamatan (life jacket), rompi keselamatan ( life vest), rompi pengatur keterapungan (Bouyancy Control Device).

 
Leave a comment

Posted by on 29/10/2015 in Sertifikasi

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Alat Pelindung Diri (APD)

APDAlat Pelindung Diri diatur di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.08/MEN/VII/2010.

Alat Pelindung Diri selanjutnya disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. APD ini merupakan kewajiban dari Pengusaha. APD diberikan secara cuma-cuma kepada pekerja dan harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang berlaku.

Pekerja berhak menyatakan keberatan untuk melakukan pekerjaan apabila APD yang disediakan tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan.

APD yang dimaksud meliputi:

  • Pelindung kepala
  • Pelindung mata dan muka
  • Pelindung telinga
  • Pelindung pernapasan beserta perlengkapannya
  • Pelindung tangan
  • Pelindung kaki
  • Pakaian pelindung
  • Alat pelindung jatuh perorangan

Untuk memastikan karyawan menggunakan APD di tempat kerja, maka pengusaha wajib mengumumkan secara tertulis dan memasang rambu-rambu mengenai kewajiban penggunaan APD di tempat kerja. Selain pekerja, orang lain (misalnya saja tamu, pemasok, auditor, dll) yang memasuki tempat kerja yang berpotensi bahaya juga wajib menggunakan APD. Pengusaha juga wajib melakukan manajemen APD di tempat kerja.

Manajemen APD tersebut meliputi:

  • Identifikasi kebutuhan dan syarat APD
  • Pemilihan APD yang sesuai dengan jenis bahaya dan kebutuhan/kenyamanan pekerja
  • Pelatihan
  • Penggunaan, perawatan, dan penyimpanan
  • Penatalaksanaan pembuangan atau pemusnahan
  • Pembinaan
  • Inspeksi
  • Evaluasi dan pelaporan.

APD yang rusak/tidak berfungsi dengan baik atau sudah kadaluarsa harus dibuang/dimusnahkan, dan segera diganti dengan yang baru.

Mengenai fungsi dan jenis dari APD akan saya lanjutkan di posting berikutnya, Insha Allah.

 
Leave a comment

Posted by on 17/09/2015 in Sertifikasi

 

Tags: , , , , , ,

Pemasangan Alat Pemadan Api Ringan (APAR)

APARPemasangan dan pemeliharaan Alat Pemadan Api Ringan diatur di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No.: PER.04/MEN/1980. Sebelum lebih jauh membahas mengenai pemasangan APAR yang benar sesuai dengan Peraturan yang berlaku, lebih baik Anda tahu terlebih dahulu apa itu APAR?

APAR atau Alat Pemadam Api Ringan merupakan alat yang ringan serta mudah dilayani oleh satu orang untuk memadamkan api pada mula terjadi kebakaran.

Pemasangan APAR tidak boleh sembarangan, agar nantinya dapat berfungsi dengan baik dan cepat jika terjadi kebakaran yang tidak diinginkan. Pemasangan APAR harus mengikuti ketentuan berikut:

  • Setiap satu atau kelompok APAR harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan.
  • Pemberian tanda pemasangan tersebut harus sesuai dengan ketentuan berikut:Tanda Pemasangan APAR
  • Tinggi pemberian tanda pemasangan tersebut adalah 125 cm dari dasar lantai tepat di atas satu atau kelompok APAR bersangkutan.
  • Pemasangan dan penempatan APAR harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran.
  • Penempatan tersebut antara APAR yang satu dengan lainnya atau kelompok satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan Kerja.
  • Semua tabung APAR sebaiknya berwarna merah.
  • Dilarang memasang dan menggunakan APAR yang didapati sudah berlubang atau cacat karena karat.
  • Setiap APAR harus dipasang (ditempatkan) menggantung pada dinding dengan penguatan sengkang atau dengan konstruksi penguat lainnya atau ditempatkan dalam lemari atau peti (box) yang tidak dikunci.
  • Lemari atau peti (box) seperti tersebut dapat dikunci dengan syarat bagian depannya harus diberi kaca aman (safety glass) dengan tebal maximum 2 mm.
  • Sengkang atau konstruksi penguat lainnya tidak boleh dikunci atau digembok atau diikat mati.
  • Ukuran panjang dan lebar bingkai kaca aman (safety glass) tersebut harus disesuaikan dengan besarya APAR yang ada dalam lemari atau peti (box) sehingga mudah dikeluarkan.
  • Pemasangan APAR harus sedemikian rupa sehingga bagian paling atas berada pada ketinggian 1,2 m dari permukaan lantai kecuali jenis CO2 dan tepung kering (dry chemical) dapat ditempatkan lebih rendah dengan syarat, jarak antara dasar APAR tidak kurang 15 cm dan permukaan lantai.
  • APAR tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat dimana suhu melebihi 49°C atau turun sampai minus 44°C kecuali apabila APAR tersebut dibuat khusus untuk suhu diluar batas tersebut diatas.
  • APAR yang ditempatkan di alam terbuka harus dilindungi dengan tutup pengaman.
 
Leave a comment

Posted by on 27/08/2015 in Sertifikasi

 

Tags: , , , , , , , , ,

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), bag-2

Ahli K3Ini adalah lanjutan dari posting sebelumnya mengenai P2K3. Pada posting sebelumnya telah dijelaskan mengenai kewajiban pembentukan P2K3, keanggotaan, tugas dan fungsi dari P2K3. Silahkan bisa dibaca di sini: Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), bag-1

Untuk posting kali ini akan membahas mengenai Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ahli K3) yang sudah banyak disebut pada posting sebelumnya.

Ahli K3 di dalam suatu perusahaan berperan sebagai Sekretaris P2K3. Sebelum pengusaha mengangkat seorang Ahli K3, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri dengan tembusan kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat. Permohonan tersebut harus melampirkan:

  1. Daftar riwayat hidup calon Ahli K3.
  2. Surat keterangan pengalaman kerja.
  3. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter.
  4. Surat pernyataan bekerja penuh di perusahaan yang bersangkutan.
  5. Foto copy ijasah atau STTB terakhir.
  6. Sertifikat pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Departemen Tenaga Kerja atau Lembaga Pendidikan yang diakui Departemen Tenaga Kerja.

Pelatihan untuk Ahli K3 kurang lebih 2 minggu dan biayanya cukup mahal. Setelah mengikuti pelatihan ini maka peserta akan mendapatkan sertifikat sebagai Ahli K3 dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan). Sertifikat ini berlaku selama 3 tahun. Jika masa berlaku habis, maka dapat mengajukan perpanjangan kepada Menteri.

Kewajiban dari Ahli K3 Umum adalah:

  • Melakukan koordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan di unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan setempat.
  • Dalam membantu mengawasi pelaksanaan norma K3, membuat rencana kerja pengawasan yang memuat:
  1. Jadwal kegiatan
  2. Prosedur pelaksanaan
  3. Peraturan perundang-undangan dan atau standar teknis
  • Melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Penunjukan.
  • Membuat laporan hasil kegiatan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi setiap 3 bulan sekali.
  • Melakukan perpanjangan dengan ketentuan:
  1. Diajukan 1 bulan sebelum masa berlakunya habis.
  2. Melampirkan rekapitulasi semua hasil kegiatan selama penunjukan.

Demikian sedikit tulisan mengenai P2K3 dan Ahli K3, semoga bisa bermanfaaat dan menambah wawasan kita semua.

 
2 Comments

Posted by on 18/08/2015 in Sertifikasi

 

Tags: , , , , , , , ,

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), bag-1

P2K3P2K3 dan tata cara penunjukan ahli keselamatan kerja diatur di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. PER.04/MEN/1987.

P2K3 merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. P2K3 wajib dibentuk oleh perusahaan dengan kriteria sebagai berikut:

  1. Mempekerjakan 100 orang atau lebih.
  2. Mempekerjakan kurang dari 100 orang, namun menggunakan bahan, proses dan instalasi yang mempunyai risiko yang besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan dan penyinaran radioaktif.

Keanggotaan dari P2K3 harus mewakili unsur dari pengusaha dan pekerja yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota. Sekretaris P2K3 adalah ahli Keselamatan Kerja dari perusahaan tersebut.

Tugas utama dari P2K3 adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pengusaha mengenai masalah keselamatan dan kesehatan kerja.

Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut, P2K3 mempunyai fungsi sebagai berikut:

  • Menghimpun dan mengolah data tentang keselamatan dan kesehatan kerja.
  • Membantu menunjukkan dan menjelaskan kepada pekerja tentang:
  1. Berbagai faktor bahaya di tempat kerja yang dapat mengganggu keselamatan dan kesehatan kerja.
  2. Faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja.
  3. Alat pelindung diri (APD) bagi pekerja.
  4. Cara dan sikap yang benar dan aman dalam melaksanakan pekerjaan.
  • Membantu pengusaha dalam:
  1. Mengevaluasi cara kerja, proses dan lingkungan kerja.
  2. Menentukan tindakan koreksi dengan alternatif terbaik.
  3. Mengembangkan sistem pengendalian bahaya.
  4. Mengevaluasi penyebab timbulnya kecelakaan, penyakit akibat kerja serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
  5. Mengembangkan penyuluhan dan penelitian di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.
  6. Melaksanakan pemantauan terhadap gizi kerja dan menyelenggarakan makanan di perusahaan.
  7. Memeriksa kelengkapan peralatan keselamatan kerja.
  8. Mengembangkan pelayanan kesehatan tenaga kerja.
  9. Mengembangkan laboratorium kesehatan dan keselamatan kerja, melakukan pemeriksaan laboratorium dan melaksanakan interpretasi hasil pemeriksaan.
  10. Menyelenggarakan administrasi keselamatan dan kesehatan kerja.
  • Membantu pengusaha menyusun kebijaksanaan manajemen dan pedoman kerja dalam rangka upaya meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja.

Insha Allah masih akan ada lanjutan dari tulisan mengenai P2K3 ini.

 
4 Comments

Posted by on 13/08/2015 in Sertifikasi

 

Tags: , , , , , , ,

Ringkasan Peraturan P3K di Tempat Kerja

First-AidPertolongan Pertama Pada Kecelakaan atau disingkat dengan P3K diatur di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: PER.15/MEN/VIII/2008. Pengertian dari P3K di tempat kerja adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja/buruh dan/atau orang lain yang berada di tempat kerja, yang mengalami sakit atau cidera di tempat kerja.

Petugas P3K harus memiliki lisensi dan buku kegiatan P3K dari Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Jumlah petugas P3K yang disediakan oleh suatu perusahaan harus sesuai dengan peraturan di atas:

Klasifikasi Tempat Kerja Jumlah Pekerja/Buruh Jumlah petugas P3K
Tempat kerja dengan potensi bahaya rendah 25 – 150 1 orang
>150 1 orang untuk setiap 150 orang atau kurang
Tempat kerja dengan potensi bahaya tinggi ≤100 1 orang
>100 1 orang untuk setiap 100 orang atau kurang

Petugas P3K di tempat kerja sebaiknya menggunakan tanda khusus yang mudah dikenal oleh pekerja/buruh yang membutuhkan pertolongan.

Tugas dari Petugas P3K adalah:

  • Melaksanakan tindakan P3K di tempat kerja.
  • Merawat fasilitas P3K di tempat kerja, yang meliputi:
  1. Ruang P3K.
  2. Kotak P3K dan isinya.
  3. Alat evakuasi dan alat transportasi.
  4. Fasilitas tambahan berupa alat pelindung diri dan/atau peralatan khusus di tempat kerja yang memiliki potensi bahaya yang bersifat khusus.
  • Mencatat setiap kegiatan P3K dalam buku kegiatan.
  • Melaporkan kegiatan P3K kepada pengurus.

Jumlah kotak P3K sesuai dengan peraturan di atas adalah sebagai berikut:

Jumlah Pekerja/Buruh Jenis Kotak P3K Jumlah Kotak P3K Tiap 1 (Satu) Unit Kerja Catatan
Kurang 26 pekerja/buruh A 1 kotak A §  1 kotak B setara dengan 2 kotak A§  1 kotak C setara dengan 2 kotak B
26 s.d 50 pekerja/buruh B/A 1 kotak B atau,2 kotak A
51 s.d 100 pekerja/buruh C/B/A 1 kotak C atau,2 kotak B atau,4 kotak A atau,1 kotak B dan 2 kotak A
Setiap 100 pekerja/buruh C/B/A 1 kotak C atau,2 kotak B atau,4 kotak A atau,1 kotak B dan 2 kotak A

Isi kotak P3K sesuai dengan peraturan di atas adalah sebagai berikut:

No. ISI KOTAK A(untuk 25 pekerja/buruh atau kurang) KOTAK B(untuk 50 pekerja/buruh atau kurang) KOTAK C(untuk100 pekerja/buruh atau kurang)
1. Kasa steril terbungkus 20 40 40
2. Perban (lebar 5 cm) 2 4 6
3. Perban (lebar 10 cm) 2 4 6
4. Plester (lebar 1,25 cm) 2 4 6
5. Plester Cepat 10 15 20
6. Kapas (25 gram) 1 2 3
7. Kain segitiga/mittela 2 4 6
8. Gunting 1 1 1
9. Peniti 12 12 12
10. Sarung tangan sekali pakai 2 3 4
11. (pasangan) 2 4 6
12. Masker 1 1 1
13. Pinset 1 1 1
14. Lampu senter 1 1 1
15. Gelas untuk cuci mata 1 2 3
16. Kantong plastik bersih 1 1 1
17. Aquades (100 ml lar. Saline) 1 1 1
18. Povidon Iodin (60 ml) 1 1 1
19. Alkohol 70% 1 1 1
20. Buku panduan P3K di tempat kerja 1 1 1
21. Buku catatan Daftar isi kotak 1 1 1

Demikian sedikit penjelasan mengenai P3K di tempat kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: PER.15/MEN/VIII/2008. Semoga bisa bermanfaat dan semakin menambah wawasan kita.

 
Leave a comment

Posted by on 10/08/2015 in Sertifikasi

 

Tags: , , , , , , ,