RSS

Social Accountability (SA 8000)

21 May

SA 8000 logoStandar SA 8000 merupakan sebuah standar yang menetapkan persyaratan sukarela yang harus dipenuhi oleh pengusaha di tempat kerja, termasuk hak pekerja, kondisi tempat kerja, dan sistem manajemen. Unsur-unsur normatif dari standar ini didasarkan pada hukum nasional, norma hak asasi manusia dan konvensi ILO.

Jika sebuah perusahaan menerapkan standar SA 8000, maka dijamin perusahaan tersebut akan memenuhi hak-hak karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga akan tercipta keharmonisan hubungan antara pekerja dengan perusahaan. Namun sayangnya di Indonesia belum banyak perusahaan yang berkenan untuk menerapkan standar ini.

Persyaratan SA 8000 ini tidak hanya berlaku bagi perusahaan saja, tetapi juga berlaku bagi pemasok/supplier/sub kontraktor baik produk maupun jasa yang terikat kerjasama dengan perusahaan tersebut.

Beberapa poin utama yang ditekankan oleh standar SA 8000 adalah sebagai berikut:

1.    Larangan penggunaan tenaga kerja anak

Tenaga kerja anak yang dimaksud oleh SA 8000 adalah setiap orang dengan usia kurang dari 15 tahun, kecuali jika ditetapkan lain oleh hukum setempat, maka usia yang lebih tinggi yang berlaku.

Selain pekerja anak, juga diatur mengenai penggunaan pekerja muda. Yang dimaksud dengan pekerja muda disini adalah setiap pekerja yang berusia lebih dari usia anak dan di bawah 18 tahun.

2.    Larangan penggunaan tenaga kerja paksa dan wajib

Dalam klausa ini termasuk mengatur larangan bagi perusahaan untuk meminta pekerja membayar deposit, menahan sebagian dari gaji, benefit, properti atau dokumen dalam rangka memaksa karyawan untuk melanjutkan kerja.

Perusahaan dan semua pemasoknya juga dilarang terlibat/mendukung perdagangan manusia.

3.    Kesehatan dan keselamatan kerja

Perusahaan wajib menyediakan lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi pekerjanya; memberikan instruksi keselamatan kerja; menyediakan alat pelindung diri (APD), pertolongan pertama dan membantu mendapatkan perawatan medis lanjutan (jika diperlukan); menyediakan fasilitas toilet, air minum dan sanitasi yang baik.

Selain itu perusahaan juga harus menunjuk perwakilan manajemen yang bertanggung jawab memastikan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja.

4.    Kebebasan berserikat dan hak untuk berunding bersama

Perusahaan harus memberikan kebebasan kepada pekerja untuk membentuk, bergabung dan mengelola serikat pekerja serta memastikan tidak ada diskriminasi/intimidasi terhadap perwakilan pekerja.

5.    Diskriminasi

Diskriminasi dilarang dalam bentuk apapun diantaranya ras, kasta, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, status pernikahan, usia dan lain sebagainya.

Perusahaan tidak diperbolehkan mencampuri hak-hak pekerjanya dan tidak menginjinkan perilaku yang mengancam, kasar, eksplotiatif, atau  pemaksaan seksual, di tempat kerja. Khusus untuk pekerja wanita, SA 8000 juga mensyaratkan larangan bagi perusahaan untuk mengadakan tes kehamilan atau keperawanan.

6.    Praktek disipliner

SA 8000 meminta perusahaan untuk memperlakukan pekerjanya dengan penuh hormat dan tidak terlibat dalam penggunaan hukuman fisik, mental atau pelecehan secara verbal.

7.    Jam kerja

Minggu kerja normal, tidak termasuk lembur harus tidak melebihi 48 jam. Libur harus diberikan sedikitnya satu hari setelah bekerja selama enam hari berturut-turut. Jika perusahaan meminta pekerjanya untuk lembur, maka ini harus dilakukan secara sukarela dan tidak melebihi 12 jam per minggu.

8.    Pengupahan

Perusahaan harus menghormati hak karyawan untuk mendapatkan upah hidup yang layak, memenuhi setidaknya standar minimal industri dan hukum yang berlaku. Pemotongan gaji untuk tujuan disipliner tidak diijinkan kecuali diijinkan oleh hukum setempat atau ada perjanjian perundingan bersama yang dilakukan pengusaha dan pekerja.

9.    Sistem manajemen

Dalam hal ini perusahaan diwajibkan untuk menetapkan kebijakan terkait dengan akuntabilitas sosial. Perusahaan harus memiliki perwakilan manajemen (Management Representative) yang bertanggung jawab terhadap penerapan standar SA 8000 dan perwakilan pekerja SA 8000 untuk menjembatani komunikasi dengan manajemen.

Seperti halnya dalam sistem manajemen mutu, SA 8000 juga mensyaratakan adanya tinjauan manajemen, perencanaan dan penerapan, serta tindakan korektif.

Perusahaan diminta untuk melakukan kontrol terhadap supplier/sub kontraktor dan sub supplier; melakukan komunikasi dengan pihak luar yang tekait serta memberikan akses bagi auditor terkait informasi yang dibutuhkan.

Demikian sedikit gambaran mengenai standar akuntabilitas sosial atau social accountability (SA 8000). Setelah membaca gambaran tersebut, pasti sebagai pekerja/karyawan Anda sangat menginginkan perusahaan Anda menerapkan standar SA 8000. Namun bagi pengusaha pasti akan berfikir berulang kali, menimbang keuntungan dan kekurangannya sebelum benar-benar menerapkan, mengingat hal ini cukup berat dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Semoga tulisan di atas bermanfaat dan semakin menambah pengetahuan kita semua.

Baca juga tulisan saya yang lain tentang sertifikasi berikut:

 
Leave a comment

Posted by on 21/05/2013 in Sertifikasi

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: